JAKARTA PUSAT, (nusantaraindonesia.id),- Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan produktivitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat. Ekonomi digital sebagai bagian dari transformasi digital, merupakan sektor yang potensial dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045. 

Melalui transformasi digital, perekonomian Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Hasil kajian Google, Temasek, Bain & Company (2022) menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar USD 77 miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025. Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia.

“Karena itulah, kita, Pemerintah senantiasa mendorong berbagai upaya untuk melakukan pengembangan ekosistem ekonomi digital ini, terutama dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan regulasi seperti di sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Diseminasi Keamanan Siber dan Sandi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (07/07/2023).

Rapat koordinasi hasil kolaborasi Kemenko Perekonomian dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) bertujuan untuk memitigasi risiko keamanan siber dan mendukung percepatan transformasi digital tersebut, Sesmenko Susiwijono juga mengatakan bahwa berkembangnya perekonomian digital diikuti dengan peningkatan risiko keamanan siber (cyber security).

Risiko tersebut dalam bentuk malware dan kejahatan siber yang terorganisir mulai dari rusaknya reputasi korporasi yang dampaknya cukup signifikan terhadap bisnis, hingga kerugian materiil akibat pencurian data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta risiko-risiko fatal lain.

“Cyber security menjadi prioritas yang sangat penting bagi keamanan nasional kita ke depan. Dan saya kira juga berbagai negara sudah menempatkan ini sebagai prioritas keamanan. Karena itulah Pemerintah perlu memastikan bahwa semua upaya pertumbuhan ekonomi digital ini nanti terus diimbangi dengan keandalan di dalam ranah cyber security-nya,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Keamanan siber juga menjadi salah satu pilar utama upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono mengatakan bahwa berbagai kesepakatan tingkat internasional juga sudah mulai berbicara mengenai niat dan komitmen bersama untuk mendorong ekonomi digital, salah satunya dalam ASEAN Summit 2023. Selain itu, keamanan siber bukan hanya masalah nasional tetapi juga global bahkan lintas negara. Dengan terus didorongnya ekonomi digital, tingkat risiko juga semakin tinggi, sehingga penting menjadikan kemanan siber sebagai salah satu prioritas utama nasional.

“Demikian juga di tingkat nasional, berbagai inisiatif, program prioritas nasional yang akan menggunakan sistem digital seperti ini, yang terakhir kemarin yang SPBE, pasti akan semakin perlu lagi kita semuanya jajaran Pemerintah dan Kementerian/Lembaga untuk bisa memahami seperti apa sebenarnya konteks keamanan siber dan beberapa mitigasi risiko dari semua layanan publik yang harus mulai kita selenggarakan bersama,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (Khaerul Imam/ NI)