INDRAMAYU, (nusantaraindonesia.id) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, gencar melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye terbuka. Hal ini dilakukan, agar seluruh tahapan Pemilu bisa berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut Ketua Panwaslu Kedokanbunder, Akhmad Yani SPd, kegiatan kampanye terbuka perlu mendapatkan perhatian khusus. Pengerahan massa dalam jumlah besar, membuka peluang bagi peserta Pemilu untuk melakukan pelanggaran.

"Banyaknya jumlah massa yang dikerahkan, tidak hanya berpotensi menimbulkan gesekan dengan simpatisan lain. Namun juga dimungkinkan terjadinya pelanggaran Pemilu," ungkapnya saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Panwaslu Kedokanbunder Indramayu, Senin (5/2).

Berkaca dari kegiatan kampanye terbuka sebelumnya di wilayah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sejumlah pelanggaran masih dilakukan peserta Pemilu. Yang paling mencolok adalah keikutsertaan anak di bawah umur, yang jelas dilarang pada pelaksanaan kegiatan kampanye.

"Secara keseluruhan memang berjalan kondusif. Namun anak di bawah umur masih saja diikutsertakan pada kegiatan kampanye dan ini sudah kami tegur dan berikan imbauan secara lisan," imbuhnya.

Tak hanya pengerahan anak di bawah umur, pihaknya juga mengimbau kepada peserta Pemilu untuk tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri serta perangkat desa dalam setiap kegiatan kampanye. Sehingga seluruh tahapan pesta demokrasi bisa berjalan lancar, tanpa dinodai pelanggaran-pelanggaran Pemilu.

"Kami tidak bosan untuk memberikan imbauan serta pemahaman kepada seluruh pihak yang berkepentingan pada gelaran pesta demokrasi ini. Dengan harapan, Pemilu bisa berjalan sukses tanpa ekses," tandasnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Eva Mafruhah SPd. 

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan pada kampanye yang dilaksanakan secara konvensional. Kampanye melalui media sosial (Medsos) juga perlu mendapatkan penanganan khusus.

"Di era digitalisasi seperti saat ini, medsos menjadi sarana yang paling efektif dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik. Ini yang menjadi perhatian khusus dari kami, agar setiap postingan di medsos tidak mengandung hoaks, maupun mengangkat isu SARA serta ujaran kebencian," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, Adnan Hidayat SPd menyebut, Panwaslu Kedokanbunder akan selalu profesional dalam setiap menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga ajang pesta demokrasi lima tahunan ini, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin serta wakil rakyat yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"Ini yang selalu kami tekankan, baik kepada rekan-rekan PKD maupun ke jajaran PTPS di lapangan. Agar selalu bertindak profesional, hingga pelaksanaan pungut hitung di puncak pesta demokrasi 14 Februari mendatang," pungkasnya. (Ucup S/ Red)